Ketika harimau tumbuh sayap…

Gila! Edan! Luar biasa! Hebat! Ciamik!

Masih banyak lagi ragam komentar semacam itu bakal menggelinding pasca-Munas VII Partai Golkar di Bali yang berakhir kemarin. Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI, terpilih sebagai ketua umum partai politik terbesar di Indonesia. Meski sejumlah kalangan sudah menduga Kalla bakal mampu menandingi dan mengalahkan Akbar Tandjung dalam perebutan kursi ketua partai berlambang beringin, tak urung keterkejutan muncul di sana-sini.

Kemenangan Kalla bisa dibaca dengan banyak tafsir dan beragam pisau analisis. Apa pun tafsir dan pisau analisis yang digunakan, hasilnya pasti sama, yakni bahwa hal itu bakal membawa perubahan besar pada peta politik di negeri ini. Itu pula yang menyebabkan muncul beragam komentar seperti di atas.

Kata-kata “gila”, “edan”, “luar biasa”, “hebat”, “ciamik”, dan sebagainya memang bisa diartikan macam-macam tergantung intonasi pengucapan, sekaligus persepsi orang yang mendengarkan. Kata-kata itu paling sedikit mengandung dua makna. Itu bisa berarti, pertama, nada keterkejutan kok bisa-bisanya Akbar Tandjung kalah dan Kalla menang. Dan kedua, nada heran, kok ya mau-maunya (bisa juga kok tega-teganya) Jusuf Kalla memimpin Golkar.

Kekalahan Akbar sebenarnya sudah bisa diduga sebelumnya. Paling tidak, dia sudah ditinggalkan sejumlah kawan dekat di Dewan Pimpinan Pusat yang selama ini setia menemaninya. Dukungan Agung Laksono ke kubu Kalla adalah contoh nyata. Ironisnya, pada saat yang sama dia menggandeng Wiranto, sosok yang ternyata tidak populer di kalangan Golkar sendiri. Siapa Wiranto? Prestasi terbesar dia di Golkar “hanyalah” memenangi konvensi partai itu ketika menetapkan calon presiden dalam Pilpres lalu.

Akbar barangkali tetap menganggap Wiranto sebagai sosok yang populer di kalangan DPD II, sampai-sampai membuat Tatib yang memungkinkan DPD II memiliki suara dalam pemilihan ketua umum. Anggapan itu tentu saja berdasar pada pengalaman dalam konvensi Capres. Tetapi Akbar mengabaikan kenyataan bahwa Wiranto unggul atas dirinya pada pemilihan tahap II konvensi karena saat itu ada limpahan suara dari pendukung Surya Paloh dan Aburizal Bakrie yang kalah pada pemilihan tahap I dan juga pendukung Jusuf Kalla yang mengundurkan diri. Nah siapakah Surya Paloh dan Aburizal Bakrie? Tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang kuat kubu Kalla dalam Munas Partai Golkar kali ini.

Lebih dari itu, mayoritas pemilik suara dalam Munas bukanlah politisi-politisi kemarin sore. Dengan melihat siapa Akbar dan siapa Kalla saja, mereka akan mudah menentukan pilihan. Akbar adalah tokoh Koalisi Kebangsaan yang selama ini memproklamasikan diri sebagai kekuatan oposisi alias oposan alias bukan penguasa. Sedangkan Kalla adalah wakil presiden alias wakilnya penguasa alias penguasa. Maka akan menjadi aneh kalau seorang kader partai tetap mempertahankan partainya menjadi “partai bukan penguasa” ketika datang kesempatan kepada partainya untuk menjadi “partai penguasa”. Siapa pun tahu, partai politik dianggap mencapai prestasi tertinggi manakala bisa menggenggam kekuasaan eksekutif, bukan sekadar partai penguasa parlemen. Paling hebat, tentu, kalau bisa menguasai kedua-duanya. Contohnya ya Partai Golkar di bawah komando Jusuf Kalla sekarang ini.

***

Gila! Hebat! Itu juga komentar yang bisa kita arahkan kepada posisi lembaga kepresidenan saat ini. Dulu banyak pihak membayangkan betapa presiden pasca-Megawati akan seperti bebek yang limbung dan itu masih diyakini sampai muncul berita Kalla terpilih sebagai ketua umum Golkar pada Minggu dinihari kemarin.

Istilah presiden bak bebek yang limbung (lame duck), seperti pernah saya tulis dalam kolom ini, adalah istilah Michael Coppedge, yang menunjuk pada posisi lemah seorang presiden ketika mendapat tekanan yang keras dari parlemen dan pada saat yang sama keras pula tumbuhnya oposisi pada masyarakat sipil. Kondisi itu akan terjadi dalam sistem pemerintahan presidensial yang pada dasarnya bisa menumbuhkan konflik institusional dan gejala kemandekan atau immobility. Bahkan dalam sistem multipartai yang terfragmentasi, kondisi ini lebih memperburuk keadaan karena kalau terjadi kebuntuan hubungan antara presiden dan parlemen, maka proses pertumbuhan demokrasi dengan sendirinya akan terhalang.

Tanda-tanda itu sudah muncul pada awal-awal pemerintahan SBY ketika sempat terjadi silang sengkarut pembentukan pimpinan DPR yang sempat menyebabkan ketegangan antara lembaga kepresidenan dengan parlemen, khususnya Koalisi Kebangsaan. Dalam perjalanan waktu, muncul pula tekanan oposisi dari masyarakat sipil berkaitan dengan program 100 hari pemerintahan SBY. Tetapi inilah kemudian kejadiannya. Bukannya menyerupai bebek limbung, kini pemerintahan SBY dengan Kalla sebagai ketua umum Golkar malah bagaikan harimau tumbuh sayap. Kuat mengaum, mampu mencakar, malah bisa terbang lagi.

Dengan auman yang keras dan cakar yang kuat saja harimau sudah cukup ditakuti, kini malah bisa terbang. Siapa yang bisa menyaingi? Siapa bisa menandingi? Tetapi inilah kejadiannya. Peta politik negeri telah berubah demikian besar. Demikian drastis. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.

(Duto Sri Cahyono, SOLOPOS, 1 Februari 2005)