Solo Intrigue (10): Geger Anti-Cina di Era Kemerdekaan

 

Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru ditandai dengan adanya peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang ditulis beberapa sejarawan sebagai didalangi oleh PKI. Gerakan yang didalangai oleh PKI baik dari sayap militer maupun sipil itu telah membunuh beberapa Jenderal di Jakarta pada tanggal 30 September 1965. Mereka berhasil menguasai RRI dan mengumumkan gerakan makarnya.

Propinsi Jawa Tengah pada umumnya dan Surakarta pada khususnya yang dikenal sebagai basis PKI merespons gerakan ini dengan cepat. Melalui RRI baik sayap militer yang dipimpin oleh Letkol Iskandar dan sayap sipil yakni Walikota Surakarta Utomo Ramelan mendukung gerakan ini. Maka, sejak itu suasana Kota Surakarta mulai panas dan terjadi konflik horisontal di dalam masyarakat.

Pada tanggal 20 Oktober 1966, Pangdam VII/Diponegoro mengumumkan pembekuan kegiatan PKI dan Baperki, maka memunculkan reaksi yang keras dari kader dan simpatisan partai ini Surakarta. Buruh-buruh Djawatan Kereta Api (DKA) yang tergabung dalam Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) Surakarta melakukan pemogokan. Ini menyebabkan terhentinya hubungan kereta api Semarang-Solo-Jakarta-Surabaya.

Selain itu, pemogokan juga dilakukan di pabrik-pabrik yang serikat 88 kerjanya berafilisasi ke PKI menyebabkan kekacauan semakin menjadi-jadi. Pimpinan Pangdam VII Diponegoro baru dapat mengendalikan Surakarta setelah mendapatkan bantuan tentara dari unsur RPKAD pada tanggal 22 Oktober 1966.

Kendatipun kekuatan PKI di wilayah Surakarta sudah dapat dihancurkan, namun pergolakan sosial politik masih sering terjadi. Pada 6 Nopember 1966 terjadi demonstrasi dan berakhir pada pengrusakan toko-toko milik keturunan Tionghoa di Kawasan Nonongan dan Coyudan. Sampai sekarang tidak jelas apa dan dalang dari peristiwa ini. Diduga, gerakan ini didalangi oleh kelompok ASU dan PKI yang memprovokasi kelompok Islam untuk menyerang pengusaha keturunan Tionghoa. Selain itu, dalam rangka mendukung gerakan anti PKI, di Surakarta juga berdiri Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI).

Sebagaimana daerah lain, situasi politik di Surakarta juga sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di Jakarta. Beberapa peristwa penting pada masa awal Orde Baru yang terjadi di Jakarta antara lain seperti Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari) dan Gerakan Gempur Soeharto pada tahun 1978 juga terjadi di Surakarta.

Peristiwa Malari adalah peristiwa anti modal asing di mana momentum aksinya dilakukan ketika kunjungan Perdana Menteri Jepang Tanaka. Pada mulanya demonstrasi mahasiswa yang dipelopori oleh Dewan Mahasiswa UI berlangsung damai, namun berakhir dengan kerusuhan anti Jepang di jalan-jalan Jakarta.

Dalam kerusuhan itu terdapat 1000 kendaraan dan 144 gedung rusak terbakar. Disinyalir gerakan mahasiswa yang murni telah ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang mengrucut kepada pertarungan elit militer antara Jenderal Ali Moertopo dan Soemitro.

Sementara, gerakan “Gempur Soeharto” pada tahun 1977/1978 yang dipelopori Dewan Mahasiswa Institut Teknologi Bandung mengeluarkan buku putih yang mengevaluasi kinerja Presiden Soeharto. Gerakan ini ternyata mendapat sambutan hampir semua Dewan Mahasiswa Universitas se-Indonesia. Inti dari gerakan ini adalah aktivis mahasiswa tidak menyetujui kalau Presiden Soeharto menjadi Presiden kembali.

Untuk itu Pemerintah melakukan penangkapan para aktivis Dema di kampus-kampus dan sebagian dimasukkan ke penjara. Selain itu, pemerintah juga membubarkan Dewan Mahasiswa dan menggantinya dengan Badan Koordinasi Kegiatan (BKK), serta menerapkan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang bertujuan membatasi peran politik mahasiswa.

Di luar kejadian skala nasional yang berpengaruh secara regional itu, di Surakarta sendiri juga terjadi konflik lokal yang cukup besar pada era 1980-an. Pada 19 Nopember 1980 terjadi kerusuhan besar di Surakarta dan menjalar ke berbagai kota di Jawa Tengah.

Kerusuhan itu bermula dari masalah sepele yakni serempetan sepeda siswa-siswa Sekolah Guru Olahraga (SGO) sepulang sekolah seorang pejalan kaki di Jl. Jend. Oerip Sumohardjo, persoalannya kemudian bergeser menjadi kerusuhan rasial berupa pembakaran dan pengrusakan toko-toko milik keturunan Tionghoa.

Pada 23 November 1980, Pangdam Diponegoro Mayjen Soekotjo menghimbau agar masyarakat mengendalikan diri ternyata tidak mempan. Terbukti dua hari kemudian, kerusuhan juga melanda Semarang, Purwadadi, Kudus, dan Pati.

(Bersambung)

Sumber: Laporan penelitian Evolusi Ekonomi Kota Solo, PPEP FE UNS

Pernah saya kirim untuk wikimu.